EVALUASI PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstract

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aset krusial yang dimiliki daerah demi menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Namun pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu pengelolaan aset yang sering terjadi permasalahan yaitu pelaksanaan penghapusan aset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penghapusan barang inventaris selain kendaraan di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Penghapusan Aset, Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pemusnahan Aset, dan Kustodian Barang Milik Negara BKAD Provinsi Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian penulis mengenai evaluasi pelaksanaan penghapusan barang inventaris sudah maksimal dan sesuai dengan kriteria evaluasi, meliputi kecukupan (adequancy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness) dan ketepatan (approprianteness). Namun masih ada kriteria evaluasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency). Hambatan pelaksanaan penghapusan meliputi administrasi usulan pemindahtanganan dalam rangka penghapusan barang milik daerah, waktu penyelesaian pelaksanaan penghapusan barang inventaris, sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Rekomendasi penulis adalah melakukan peningkatan dari segi administrasi dan melakukan penengasan kepada OPD dalam pelaksanaan penghapusan barang inventaris selain kendaraan, melakukan perbaikan sistem waktu dan berkoordinasi kembali dengan pimpinan atas , memaksimalkan kembali pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan bimbingan teknis kepada pihak-pihak yang terkait dan perlu melakukan penambahan personil pada saat proses pengadministrasian berkas.