UPAYA PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PENILAIAN KEPATUHAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

Abstract

Penelitian ini merupakan analisis terhadap kriteria penilaian kepatuhan dan upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak dalam pemenuhan standar pelayanan publik sehingga mendapatkan nilai sempurna pada penilaian kepatuhan oleh ombudsman Republik Indonesia sebagai sample.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kriteria apa saja yang terdapat dalam penilaian kepatuhan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2021 pada tingkat pemerintah daerah, dan upaya apa yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak untuk memenuhi standar pelayanan publik berdasarkan penilaian kepatuhan Ombudsman Republik Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Subjek penelitian meliputi Asisten Pratama Dua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar selaku Penanggung Jawab Penilaian Kepatuhan 2021, Kepala Keasistenan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar sebagai orang yang menilai Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada saat penilaian kepatuhan tahun 2021. Kemudian, Sekretaris Dinas, Kasubbag Umum dan Aparatur dan Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi dan wawancara. Hasil analisa penulis adalah indikator yang terdapat pada komponen Penilaian Kepatuhan Ombudsman Republik Indonesia, kemudian pada hasil penelitian ini juga memuat upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu dalam mencapai perolehan nilai yang sempurna pada penilaian kepatuhan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2021. Proses penilaian oleh Ombudsman RI dan Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak untuk memenuhi standar pelayanan publik sudah baik. Namun, untuk memotivasi agar pencapaian tersebut dapat terus dipertahankan maka peneliti memberikan rekomendasi kepada Ombudsman untuk dapat selalu mensosialiasikan terkait perubahan mekanisme dalam penilaian dan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak diharapkan dapat dapat menginspirasi dinas lain untuk meningkatkan capaian pemenuhan standar pelayanan publik