IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Abstract

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat. Pada kabupaten ini terdapat berbagai macam objek wisata menarik yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah. Salah satu kecamatan yang paling maju dan memiliki objek-objek wisata yang menarik adalah Kecamatan Sungai Raya. Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Kubu Raya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki wewenang dalam mengembangkan sektor kepariwisataan  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat sejauh mana pencapaian implementasi Peraturan Daerah tersebut dengan menekankan pada 4 (empat) aspek sebagaimana teori implementasi Kebijakan George C Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi antar implementor, pemberi kebijakan dan kelompok sasaran yang dilakukan sudah baik dan menggunakan teknlogi informasi walaupun terdapat hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Terkait sumber daya, perlu dilakukan peningkatan aparatur baik kapasitas maupun jumlahnya. Selain itu terkait disposisi, kewenangan yang dimiliki SKPD diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. Mengenai struktur birokrasi, terdapat beberapa mekanisme kerjasama yang memudahkan bagi berbagai pihak yang hendak meminta melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kepariwisataan di daerah Kabupaten Kubu Raya.